Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

 

Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

game slot online terbesar cara bermain slot di media online

Saya membulatkan tekad menulis surat terbuka ini untuk Bapak Jokowi dengan keinginan Bapak pernah membacanya, serta menimbang beberapa saran dari saya.

Saya ialah pensiunan PNS (ASN), ambil pensiun awal di tahun 2000 sesudah 19 tahun bekerja dan tergabung dengan satu diantara instansi internasional, tinggal di Jakarta. Semenjak lulus serta bekerja, sampai pensiun saat ini, perhatian saya tidak terlepas dari permasalahan air minum.

Di bawah cara memimpin Bapak, infrastruktur jalan tol, dermaga laut, lapangan terbang serta fasilitas transportasi yang lain dibuat dimana saja, tetapi permasalahan air minum masih berjalan di tempat serta ketinggalan dari infrastruktur yang lain, walau sebenarnya air minum adalah keperluan landasan manusia, bahkan juga PBB telah mengaku (acknowledge) jika air adalah hak asasi manusia (Resolusi PBB No 64/292 tahun 2010).

Berdasar data dari Bappenas, di tahun 2018, akses air minum pantas di Indonesia ialah 87,75%, terbagi dalam akses perpipaan (20,14%) serta akses non-perpipaan (67,62%), di mana akses amannya ialah 6,8% (Bappenas, 2019).

Dari sumber yang serupa, sasaran air minum aman di tahun 2030 ialah 43,15%, sedang sasaran akses aman sama Arah Pembangunan Berkepanjangan (SDGs) di tahun 2030 ialah 100%.

Akses aman ialah di mana air bisa diminum langsung dengan aman, sama Permenkes 492/2010. Ini terang rintangan yang tidak gampang untuk diraih, ditambah dengan keadaan infrastruktur air minum, khususnya metode perpipaan, yang terus hadapi permasalahan yang serupa dari tahun ke tahun, dari angkatan ke angkatan. Tanpa usaha inovasi yang "out-of-the box", sasaran-target itu akan susah terwujud.

Permasalahan serta masalah dalam pengendalian air minum sebetulnya banyak dijumpai, serta beberapa langkah untuk menanganinya banyak dilaksanakan.

Selaku orang yang telah alami serta lewat beberapa angkatan pemerintah, saya merasai sendiri bagaimana tidak gampangnya menangani permasalahan air minum di negeri ini.

Kawan-kawan senior saya lama telah mengusung rumor air minum ini sampai ke tingkat Wakil presiden Adam Malik saat itu, tetapi masalahnya terus berputar di situ-situ , di antara wewenang wilayah sama UU 23/2014 serta wilayah yang kurang peduli; dari kekuatan wilayah yang terus (akui) terbatas sampai jumlahnya kementerian/instansi di pusat yang mengendalikan permasalahan air minum.

Sebetulnya banyak usaha yang dilaksanakan pemerintahan untuk membenahi keadaan per-air minuman, seperti restrukturisasi hutang wilayah serta PDAM, investasi besar dari pemerintahan pusat dalam rencana pekerjaan konkuren, sampai pengerahan beberapa sumber dana non khalayak. Bahkan juga Wakil presiden Jusuf Kalla sempat mencanangkan program 1 juta ikatan rumah, tetapi hasilnya belum dirasa maksimal.